Rabu, 25 Agustus 2010
Surabaya (ANTARA News) - Kepala Kepolisian daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim), Irjen Pol Badroddin Haiti, dan sejumlah pengurus PWI Jatim, Rabu, membahas masalah wartawan "bodrex" (tidak memiliki media) yang meresahkan masyarakat.
Surabaya (ANTARA News) - Kepala Kepolisian daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim), Irjen Pol Badroddin Haiti, dan sejumlah pengurus PWI Jatim, Rabu, membahas masalah wartawan "bodrex" (tidak memiliki media) yang meresahkan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam silaturrahmi Kapolda Jatim yang baru menjabat terhitung sejak 19 Agustus 2010 itu dengan pengurus PWI Jatim yang dipimpin ketuanya, H. Dhimam Abror.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti itu, Kapolda Jatim sempat berkelakar bahwa dirinya tidak perlu datang ke beberapa kantor media massa.
"Kalau ke sini, saya nggak perlu kemana-mana lagi," kata mantan Ditreskrim Polda Jatim yang bersafari ke beberapa kantor media massa pada 24-25 Agustus.
Menurut jenderal yang pernah bertugas di Polres Probolinggo dan Polresta Surabaya Timur itu, dirinya bersilaturrahmi sebagai orang baru, meski dirinya "stok lama" untuk Jatim.
"Saya ke Jatim itu ibarat pulang kampung. Saya senang orang Jatim, mereka guyub, terbuka, mudah diajak berdialog, dan rasa memilikinya tinggi, sehingga tidak mudah merusak," ucapnya.
Sementara itu, pers sendiri merupakan mitra polisi, walau merupakan mitra kritis, karena apa yang disuarakan merupakan suara masyarakat yang patut mendapat apresiasi.
"Karena itu, saya bekerja sama dengan PWI. Soal selisih pendapat antara UU Pers dan pidana, saya kira dapat dibicarakan bersama, karena ada empat langkah yang tidak harus pidana yakni hak jawab, mediasi, perdata, dan pidana," tuturnya.
Masalahnya, katanya, banyak wartawan yang berkeliaran kemana-mana (wartawan "bodrex"), karena itu dirinya menilai sertifikasi wartawan itu akan lebih bagus.
Menanggapi hal itu, Ketua PWI Jatim H Dhimam Abror, menyatakan wartawan "bodrex" memang sudah sangat meresahkan masyarakat dan banyak dikeluhkan.
"Kondisinya memang sudah parah, karena itu kami siap bekerja sama dengan polisi untuk mengatasi masalah itu. Dewan Pers sendiri masih melakukan sertifikasi organisasi dengan merekomendasikan tiga organisasi pers yang tersertifikasi yakni PWI, AJI, dan IJTI," paparnya.
Mengenai hak jawab dan pidana, ia mengaku siap membantu polisi untuk itu. "Kalau memang kasusnya murni terkait pemberitaan, ya harus menggunakan hak jawab, tapi kalau pers hanya dijadikan alat, ya terserah polisi," ucapnya menegaskan.
Dalam pertemuan itu, Kapolda Jatim dan PWI Jatim sepakat untuk membuat aliansi kerja sama, namun bentuk aliansi kerja sama itu masih belum dirumuskan. (*)
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti itu, Kapolda Jatim sempat berkelakar bahwa dirinya tidak perlu datang ke beberapa kantor media massa.
"Kalau ke sini, saya nggak perlu kemana-mana lagi," kata mantan Ditreskrim Polda Jatim yang bersafari ke beberapa kantor media massa pada 24-25 Agustus.
Menurut jenderal yang pernah bertugas di Polres Probolinggo dan Polresta Surabaya Timur itu, dirinya bersilaturrahmi sebagai orang baru, meski dirinya "stok lama" untuk Jatim.
"Saya ke Jatim itu ibarat pulang kampung. Saya senang orang Jatim, mereka guyub, terbuka, mudah diajak berdialog, dan rasa memilikinya tinggi, sehingga tidak mudah merusak," ucapnya.
Sementara itu, pers sendiri merupakan mitra polisi, walau merupakan mitra kritis, karena apa yang disuarakan merupakan suara masyarakat yang patut mendapat apresiasi.
"Karena itu, saya bekerja sama dengan PWI. Soal selisih pendapat antara UU Pers dan pidana, saya kira dapat dibicarakan bersama, karena ada empat langkah yang tidak harus pidana yakni hak jawab, mediasi, perdata, dan pidana," tuturnya.
Masalahnya, katanya, banyak wartawan yang berkeliaran kemana-mana (wartawan "bodrex"), karena itu dirinya menilai sertifikasi wartawan itu akan lebih bagus.
Menanggapi hal itu, Ketua PWI Jatim H Dhimam Abror, menyatakan wartawan "bodrex" memang sudah sangat meresahkan masyarakat dan banyak dikeluhkan.
"Kondisinya memang sudah parah, karena itu kami siap bekerja sama dengan polisi untuk mengatasi masalah itu. Dewan Pers sendiri masih melakukan sertifikasi organisasi dengan merekomendasikan tiga organisasi pers yang tersertifikasi yakni PWI, AJI, dan IJTI," paparnya.
Mengenai hak jawab dan pidana, ia mengaku siap membantu polisi untuk itu. "Kalau memang kasusnya murni terkait pemberitaan, ya harus menggunakan hak jawab, tapi kalau pers hanya dijadikan alat, ya terserah polisi," ucapnya menegaskan.
Dalam pertemuan itu, Kapolda Jatim dan PWI Jatim sepakat untuk membuat aliansi kerja sama, namun bentuk aliansi kerja sama itu masih belum dirumuskan. (*)
Tag :
Berita
0 Komentar untuk "Kapolda dan PWI Jatim Bahas Wartawan "Bodrex""